Komunis X Imperialis

2016-05-pki-pemilu-1955Saat Ahmad Dhani memutuskan untuk sebarisan dengan Front Pembela Islam (FPI) dalam Pilkada DKI 2017 dan serangkaian Aksi Bela Islam, banyak pihak yang menyayangkan dan bahkan menyebut tindakan pria kelahiran Surabaya tersebut sebagai suatu ironi.

Pasalnya, kala masih aktif di Dewa 19, Dhani beserta rekan-rekan satu band-nya pernah terlibat masalah dengan kelompok pimpinan Habib Rizieq Shihab tersebut.

Permasalahan yang terjadi pada tahun 2004 ini dipicu oleh sampul album Dewa 19 yakni “Laskar Cinta” yang dinilai bermuatan kaligrafi yang berbunyi “Allah”. FPI beserta berbagai elemen masyarakat Islam lain menilai bahwa isi material dari album tersebut tidak sesuai dengan logo kaligrafi yang terdapat pada sampul album tersebut dan oleh karenanya harus diubah.

Puncaknya ialah ketika Dewa 19 menggunakan logo tersebut sebagai alas dalam sebuah konser eksklusif mereka di salah satu stasiun televisi swasta yang bagi beberapa pihak secara tidak langsung menginjak-injak nama Sang Pencipta.

Singkat cerita, meski sempat diwarnai dengan aksi saling komentar dan layangan ultimatum permintaan maaf, pada akhirnya perseteruan ini berakhir dengan direvisinya logo kontroversial tersebut. Selain itu Dewa 19 juga mematuhi saran MUI soal gambar sampul di albumnya.

Meskipun berakhir dengan damai, nyatanya perseteruan tersebut tetap mengilhami Dhani untuk menulis sebuah lagu yang membahas soal toleransi antar umat yang kemudian diberi judul sama dengan album yang sempat ditarik perbedaannya tersebut.

Namun setelah kurang lebih 13 tahun, siapa yang menyangka bahwa lagu “Laskar Cinta” yang ia gubah tidak hanya ditujukan kepada FPI melainkan juga kepada dirinya sendiri di masa depan.

Karenanya tentu menjadi hal yang lumrah apabila banyak orang yang menyandingkan istilah ‘ironi’ dengan Dhani. Meskipun hal tersebut juga dapat dipahami karena kita pun tahu baik Dhani atau pun FPI sama-sama menginginkan gubernur petahana saat itu, Basuki Tjahaja Purnama divonis bersalah atas tuduhan penodaan agama yang menimpanya, yang belakangan akhirnya terjadi.

Dalam ilmu sosiologi, kemunculan suatu pihak yang dianggap sebagai musuh bersama memang merupakan katalis dalam memperkuat kesatuan masyarakat atau pun kelompok yang merasa terancam dengan keadaan musuh bersama mereka. Dengan kondisi demikian, masyarakat yang berbeda akan melepaskan atribut perbedaannya dan mulai melebur bersama-sama untuk menghadapi musuh mereka.

Selain menjadi faktor rujuknya Dhani dan FPI, kondisi di mana muncul suatu “musuh bersama” juga pernah membuat para penganut komunisme harus rela melepas atribut idealisme mereka dan menggandeng tangan dingin imperialis pada dekade awal abad 20.

Pada masa itu, dunia sedang berada dalam ancaman fasisme yang digemborkan oleh negara-negara yang kelak tergabung sebagai Poros Axis dalam Perang Dunia II, yakni Jerman, Italia dan tentu saja “Saudara Tua” kita, Jepang.

Melihat kondisi seperti itu, Komunis Internasional alias Komintern tentu tidak tinggal diam. Dalam Kongres Komintern Ketujuh pada tahun 1933, Georgi Dimitrov seorang tokoh komunis Bulgaria yang kelak menjadi sekjen Komintern menyatakan bahwa fasisme yang pada saat itu mulai merebak merupakan “chauvinisme kebinatangan” dan oleh karenanya juga merupakan penyiksaan terhadap kelas pekerja, petani, borjuasi kecil serta kaum cendekiawan.

Atas dasar kongres tersebut, Komintern kemudian menggariskan suatu haluan baru dalam melawan fasisme yang kian menjamur. Garis haluan tersebut belakangan dikenal sebagai Doktrin Dimitrov.

Doktrin Dimitrov sendiri menganjurkan agar kaum komunis mulai merubah strategi mereka dalam menghadapi ancaman fasisme dengan sudi untuk menggandeng kelompok borjuis dan imperialis yang notabene juga merupakan musuh dari kaum komunis itu sendiri.

79442-004-0C932763

Georgi Mikhailovich Dimitrov

Doktrin Dimitrov yang menjadi garis haluan Komintern ini pada akhirnya juga ikut dipraktikan di Indonesia yang menjadi salah satu daerah yang terkena dampak imperialisme. Salah satu tokoh komunis tersohor Indonesia saat itu, Musso bahkan harus rela ‘turun gunung’ dari pelariannya di Soviet untuk menyebarkan Doktrin Dimitrov kepada aktivis komunis di Indonesia agar lebih kompromistis dengan pemerintahan Belanda demi melawan fasisme.

Soetopo Soetanto dalam buku Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis menuliskan bahwa Amir Sjarifoeddin (belakangan menjadi Perdana Menteri Indonesia kedua) yang pada tahun 1940 tertangkap karena aktivitasnya bersama PKI illegal, menerima tawaran uang sebesar 25 ribu gulden dari pemerintah Belanda saat itu untuk membentuk jaringan gerakan bawah tanah untuk menghadapi Jepang yang kemudian dinamakan Gerakan Rakyat Antifasis (Geraf).

Bantuan tersebut diberikan melalui mantan Gubernur Jawa Timur saat itu yakni Charles van der Plass yang ditenggarai sebagai upaya Belanda untuk mempertahankan tanah jajahan mereka Indonesia. Meski begitu, upaya tersebut pada akhirnya gagal karena Jepang terbukti jauh lebih tangguh dan bahkan berhasil mengusir Belanda dari Indonesia pada tahun 1942.

Pada September 1947, hubungan kompromi antara komunis dan imperialis harus berakhir kala Soviet mulai mengadopsi pemikirian seorang petinggi Partai Komunis Soviet, Andrei Alexandrovich Zhdanov. Belakangan, pemikirannya Zhdanov dikenal sebagai Doktrin Zhdanov.

Berbeda dengan Doktrin Dimitrov, Doktrin Zhdanov menganjurkan agar kaum komunis kembali ke trahnya dan mulai mengambil jarak dengan kaum imperialis. Masih menurut, Doktrin Zhdanov, dunia saat itu terbagi menjadi dua blok yakni blok imperialistik yang dimotori Amerika Serikat dan juga blok anti-imperialisme yang dimotori Uni Soviet.

publishable

Andrei Alexandrovich Zhdanov

Soe Hok Gie dalam bukunya Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan juga menyebut bahwa kerjasama kaum komunis dan imperialis tidak lagi dibutuhkan dan sebaliknya kaum komunis harus mengambil tindakan keras. Majalah Tempo dalam edisi spesial Musso menulis bahwa Doktrin Zhdanov inilah yang pada akhirnya kembali memulangkan Musso ke Indonesia pada tahun 1948 untuk memulai apa yang ia sebut sebagai “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.

Pada akhirnya, Doktrin Zhdanov juga menandakan berakhirnya kerjasama “Komunis X Imperialis” yang sebelumnya dilakukan di bawah panji Doktrin Dimitrov, meskipun pelaksanaannya dapat dikatakan masih cukup jauh dari kata “berhasil”. Di lingkup Indonesia sendiri, banyak sejarawan dan aktivis kiri seperti Harry A. Poeze atau Soe Hok Gie yang meragukan keberadaan Gerakan Rakyat Antifasis (Geraf) yang diinisiasi Amir Sjarifudin atas bantuan dana Belanda.

Namun, meskipun singkat dan praktiknya masih menjadi perdebatan hingga kini. Peristiwa “Komunis X Imperialis” mampu menghadirkan suatu pertanyaan menggelitik di benak saya. Yakni:

“Jika kaum komunis saja rela menggandeng musuh mereka imperialis demi tujuan yang lebih penting yakni menghadapi ancaman fasisme. Kapan para pendukung capres A dan capres B dapat rela bergandengan demi satu tujuan membangun Indonesia?”

One thought on “Komunis X Imperialis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s